Ticker

6/recent/ticker-posts

HMI, Gerakan Sosial dan Islam Milenial



SULIT untuk membantah bahwa gerakan sosial dewasa ini menunjukan gambar wajah yang sangat sporadis dan sektarian. Terdapat sebuah fenomena yang mencengangkan bahwa antusiasme bangunan gerakan sosial sampai saat ini belum mampu melampaui sekat-sekat perbedaan yang ada. Kenyataannya, solidaritas sosial yang bermunculan terkesan berserakan dan justru terpusat kepada perebutan-perebutan kepentingan politik. Hal demikian tidak hanya ditampilkan oleh organ politik, birokrasi, ataupun relawan kemanusiaan. Akan tetapi hal yang sama juga terkooptasi pada organ-organ kemahasiswaan setiap merumuskan gerakan sosial.

Dalam banyak pengalaman, fragmentasi gerakan sosial seperti ini tentu bukanlah hal yang alamiah. Secara ekplisit, tidak adanya pijakan kolektif dalam sebuah gerakan menjadi salah satu alasan mengapa gerakan sosial menjadi lebih fragmentatif dan fakultatif. Lebih jauh, hal ini pula yang menjadi titik mulanya keterbatasan dari gerakan sosial ketika berhadap-hadapan dengan sejumlah problem struktural yang sedang terjadi.

Perlu diingat, bahwa gerakan sosial bukanlah sekedar membentuk suatu blok kepentingan kelompok tertentu dengan cara mengeksploitasi isu-isu publik. Akan tetapi, gerakan sosial semestinya bersimplikasi pada terbentuknya partisipasi bersama dari kelompok – kelompok motoris.

Dan tentu ini bukanlah hal yang mudah. Memicu partisipasi kolektif sekaligus untuk menjungkalkan seluruh persoalan struktural akan menjadi sesuatu yang sulit ketika di waktu yang bersamaan sebuah organisasi tidak dilengkapi dengan program kerja, perangkat serta agenda-agenda revolusioner di dalamnya.  Sejalan dengan itu, ada fakta yang mendasar bahwa denyut aktivisme yang hidup hari ini pada organ-organ kemahasiswaan pada umumnya belum memiliki posisi yang tegas (political standing) untuk menjadi sebuah front pembebasan terlebih menjadi corong perlawanan atas ketertindasan-ketertindasan yang membelit rakyat selama ini.

Akibatnya, disatu sisi agenda kejuangan bersama menjadi tersendat karena fragmentasi gerakan sosial, disisi yang lain kemiskinan, rasisme, kekerasan, krisis ekologis, dan kapitalis-neoliberalisme yang terstruktural menjadi semakin bercokol di dalam kehidupan masyarakat. Demikian juga dengan privatisasi terhadap layanan publik seperti fasilitas kesehatan, pendidikan maupun tanah milik publik yang dari hari ke hari kian dilakukan secara massif dan terstruktur. Konsekuensi ini tentu bisadianggap sebagai hal yang tak terpisahkan dari pergulatan gerakan sosial kini yang nyaris berkutat penuh pada hal yang partikular serta luput atas problem-problem yang lebihkompleks.

Untuk itu, pelampauan atas hal tersebut tentu mensyaratkan narasi baru tentang sebuah gerakan kolektif. Dengan kata lain, alasan- alasan yang mendesak seperti itu seharusnya menjadi titik rangsangan dalam melakukan praktik-praktik berorganisasi, mulai dari merumuskan masalah, menentukan prioritas masalah, hingga pada pencarian solusi. Sehingga dengan itu, secara otomatis visi organisasi merupakan salah satu pintu awal untuk mendefiniskan tentang gerakan tersebut.

HMI dan Tantangan Kebangsaan

Di tengah benturan-benturan sosial yang kini terjadi, menjadi hal yang paling krusial adalah sebuah organisasi harus mampu memodifikasi dirinya menjadi avant-garde dalam mengeksplorasi berbagai kebuntuan yang ada. Sulit untuk membayangkan bahwa ketika organisasi justru tampak seperti tertunduk dan oportunistik. Yang terjadi maka makna keberadaan organisasi sebagai inisiator untuk membangun kekuatan gerakan juga ikut turut sirna.

Begitu pula pada konteks kebangsaan, organisasi harus terus dipaksa agar menjadi lebih adaptif dan responsif dengan persoalan yang terus menerus hadir di dalam negara. Sekiranya, tugas ini menjadi relevan dengan maraknya berbagai sentimen identitas yang terus merebak di Indonesia. Dalam banyak momentum, harus diakui bahwa tajamnya perdebatan yang dilandasi oleh sentimen identitas telah menjadi pukulan mundur bagi pembangunan demokratisasi di Indonesia saat ini.

Realitas politik ini sendiri menjadi semacam tantangan terhadap organ kemahasiswaan untuk segera bisa mengambil posisi yang tegas dalam menentukan orientasi politik organisasinya. Tidak untuk ikut menyuburkan kekerasan maupun sentimen rasial, melainkan untuk mengimbangi atau bahkan melawan propaganda yang sejauh ini telah dikembangkan oleh kalangan konservatif-puritan di Indonesia. Organisasi harus mewujudkan dirinya sebagai pendukung gagasan moderat dan pluralisme di dalam kehidupan masyarakat yang majemuk.

Sangat jelas tentunya bahwa dengan bersikap insklusif, organisasi bisa memberikan semacam energi baru yang secara signifikan dapat menentukan masa depan keberagaman di Indonesia. Meskipun dalam spektrum ini, ada beberapa hal yang sebenarnya juga tak bisa diabaikan oleh organisasi pengusung ide-ide moderasi. Bahwa sikap inklusif organisasi tentu harus selalu berbarengan dengan ketajaman- ketajaman pandangan organisasi untuk memotret lebih jauh tentang ketidakadilan yang terjadi di dalammasyarakat.

Berangkat dari pikiran itu, formulasi Himpunan Mahasiswa Islam menjadi salah satu kekuatan progresif dan transformatif sejauh ini adalah merupakan langkah yang paling relevan. HmI perlu bertansformasi menjadi rumah gagasan bagi islam progresif untuk mewakili kelompok-kelompok termarginalkan selama ini. HmI memiliki peran utama untuk menyelesaikan persoalan- persoalan ketidakdilan sosial di lapangan. Praktis dengan begitu, HmI dapat mengisi ruang-ruang kosong yang hari ini tidak terjamah oleh banyak organ kemahasiswaan lainnya. Ruang-ruang yang selama ini diisi dengan pelbagai diskriminasi dan intoleransi oleh kelompok tertentu.

Sumber: Terasmaluku.com

Posting Komentar

0 Komentar